JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETESI PPPK TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2024 
Kupang, 6 Agustus 2025 — Bupati Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore, SE., MM, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Program Pemerintah Pusat di Provinsi NTT yang digelar di Aula El Tari, Kupang, Jalan Polisi Militer. Rapat ini menjadi forum strategis dalam menyamakan persepsi dan menyusun langkah sinergis lintas sektor dan antarlevel pemerintahan, guna mempercepat realisasi program-program prioritas nasional di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan Pemerintah Pusat, termasuk Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, KemenP2MI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian UMKM RI, serta Kementerian Kesehatan RI.
Turut hadir pula Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, jajaran Staf Ahli dan Asisten Sekda Provinsi, serta Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dari tingkat kabupaten/kota, hadir para Bupati/Walikota se-NTT, Sekretaris Daerah, dan pimpinan perangkat daerah teknis, khususnya yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketahanan pangan, pekerjaan umum, koperasi dan UMKM, serta urusan penunjang seperti perencanaan, keuangan, pendapatan, dan kepegawaian.
RPJMN 2025–2029 dan Prioritas Nasional
Rapat koordinasi ini digelar sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadi tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Delapan misi Presiden atau Asta Cita dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan nasional, yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan proyek prioritas yang bersifat terukur dan dapat diimplementasikan di tingkat pusat maupun daerah.
Program-program prioritas Pemerintah Pusat yang saat ini menjadi fokus implementasi di NTT antara lain:
Peran Strategis Provinsi NTT
Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan wilayah perairan internasional, memegang posisi strategis namun juga menghadapi tantangan kompleks. Tantangan tersebut antara lain: tingginya tingkat kemiskinan, kasus stunting dan ketahanan pangan, ancaman TPPO, keterbatasan kapasitas fiskal, serta tingkat pendidikan dan kualitas tenaga kerja yang masih rendah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, rakor ini bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi dan merumuskan strategi percepatan implementasi program nasional di NTT.
2. Mendiskusikan hambatan yang dihadapi serta peluang kerja sama antar kabupaten/kota dan dengan Pemerintah Pusat.
3. Menyusun rencana tindak lanjut dan kesepakatan teknis, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk program-program lintas sektor.
4. Mewujudkan sinergi antara program pusat dan program unggulan daerah, seperti Program Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT.
Dokumen Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Sebagai output rapat koordinasi ini, akan disusun dokumen rekomendasi yang berisi solusi spesifik untuk tiap program prioritas, dilengkapi dengan rencana tindak lanjut yang terukur dan memiliki penanggung jawab jelas di setiap tingkatan: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di samping itu, akan dibentuk kelompok kerja atau Satgas multisektor untuk memperkuat koordinasi dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan program prioritas.
Simpan sebagai : 
Oktober 2025 |
||||||
| Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
