Sabu Raijua : PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DILANDASI 34 ATURAN HUKUM Featured

 

Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang dilantik 24 Januari 2011 lalu, Ir.Marthen L Dira Tome dan Wabup. Drs.Nikodemus N Rihi Heke,MSi. hingga tahun ke- enam di periode kedua ini dalam menjalankan roda pemerintahan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka tugas dan tanggungjawab besar yang mewajibkan agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah harapan dan amanat mulia yang wajib dilakukan kedua pemimpin ini.

Rakyat memilih pemimpin agar bisa memimpin dalam  melakukan perubahan dalam berbagai bidang kehidupannya melalui kebijakan program dan kegiatan serta pendanaan lewat mekanisme pengelolaan keuangan daerah bersama DPRD utk pengambilan keputusan bersama menyangkut kebijakan politik anggaran sesuai fungsi masing2 institusi untuk biayai seluruh kegiatan kepemerintahan. Berikut ini 34 aturan hukum sebagai referensi yg melandasi jalannya roda pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua untuk dipertanggungjawabkan bupati sebagai penguasa anggaran setiap tahunnya adalah:

1. Undang-undang No 17/2003 tentang Keuangan Daerah

2. Undang-undang N0 1, 2004 tentang  Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. UU. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. UU. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

6. UU. 52/2008 tentang Pembentukan kabupaten Sabu Raijua.

7. UU. 23/2004 tentang Pemerintah Daerah

8. PP. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

9. PP. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

10. PP. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11. PP. 79/2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda

12. PP. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemda

13. PP 38/2007 Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Prov.Kab/Kota

14. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daeah (perubahan PP 16/2016).

15. PP. 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

16. PP. 7/2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembuatan

17. PP 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renbang Daerah

18. Permendagri 59/2007  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

19. Kepmendagri 29/2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuda dan Penyusunan Perhitungan APBD

20. SE Mendagri 120.04/100174/OTDA Perihal Pedoman Penyusunan LPPD

21. Perda, 1/2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewajiban kabupaten sabu raijua

22. Perda Sabu Raijua 15/2011 tentang struktur organisasi dan tata kerja setda pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuda serta tata cara penyusunan

23. Perda Sabu Raijua 15/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

24. Perda Sabu Raijua 16/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

25. Perda Sabu Raijua 17/2011 tentang Tata Kerja Inspektorat Daerah, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan RSUD Sabu Raijua kelas D

26. Perda Sabu Raijua 18/2011 tentang rapat kerja kecamatan dan kelurahan

27. Perda Sabu Raijua 19/2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana

28. Perda Sabu Raijua 20/2011 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat KORPRI

29. Perda Sabu Raijua 3/2015 tentang APBD Kab. Sabu Raijua tahun 2016

30. Perda Sabu Raijua 4/2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah kab. Sabu Raijua tahun 2016-2021

31. Perda 8/2016 tentang perubahan APBD tahun 2016

32. Perbup Sabu Raijua 20/2015 tentang pembentukan kantor Penanaman Modal, Perijinan dan Satu Pintu.

33. Perbup Sabu Raijua 41/2015 tentang Penjabaran APBD kab. Sabu Raijua tahun 2016

34. Perbup Sabu Raijua 20/2016 tentang Penjabaran perubahan APBD kab. Sabu Raijua tahun 2016.

Hal lainya bahwa, secara normatif LKPJ Bupati tahun 2016 merupakan implikasi praktis dr prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ps.69:1 UU 23/2014 tentang pemda bahwa kepala dan wakil kepala daerah wajib berikan LPPD ke pemerintah pusat, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat/lewat media massa.

 

 

Last modified on Thursday, 06 July 2017 05:15

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.